Peluang devisa dalam izin perguruan tinggi asing

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Peluang devisa dalam izin perguruan tinggi asing Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan masyarakat perlu melihat peluang keuntungan devisa terkait masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia.

"Sekarang begini deh, pernah tidak dihitung berapa besar devisa kita itu, mahasiswa kita yang mampu sekolah di luar negeri, itu sangat besar kok. Padahal kita bicara devisa, kita inginnya selain ada yang keluar kita juga ingin yang masuk," kata Bambang usai membuka Forum Konsultasi Publik di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (21/03/2018).

Wacana pemberian izin operasi perguruan tinggi dari luar negeri di Indonesia diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan persaingan di antara perguruan-perguruan tinggi di Tanah Air.

Menanggapi wacana tersebut, Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta menteri terkait terlebih dulu membicarakannya dengan para rektor perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

"Semuanya diajak bicara dulu. Kalau tanpa diberi kompetitor sudah berubah ya enggak usah. Tapi kalau kita tunggu enggak berubah-ubah, ya kita beri," kata Presiden saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2018 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2).

Menurut Bambang, untuk mengurangi banyaknya devisa keluar karena mahasiswa kuliah di luar negeri, kualitas perguruan tinggi di dalam negeri harus ditingkatkan dan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Kalau bisa yang keluar itu bisa ditahan, salah satunya dengan pendidikan berkualitas. Kalau di dalam negeri kan butuh waktu. Solusinya, untuk memperketat, adalah kerja sama dengan perguruan tinggi dari luar negeri," ujar Bambang.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengingatkan bahwa tidak semua universitas perlu menjadi berkelas dunia, tapi semua universitas perlu menjadi relevan, perlu berkontribusi kepada masyarakat dan sekitarnya.

Ia memberi contoh, universitas di daerah pesisir atau kepulauan harus bisa memberikan nilai lebih bagi lingkungan sekitarnya melalui inovasi budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan pelestarian budaya bahari; universitas di daerah pertanian antara lain berkontribusi dengan inovasi pengelolaan lahan, teknologi peningkatan hasil produksi, dan pengelolaan sumber air.

Sementara itu, kepada perguruan tinggi besar yang sudah masuk dalam arena kompetisi global, Presiden meminta mereka bersaing dengan mengembangkan program studi atau departemen atau fakultas yang sesuai dengan lanskap ekonomi global.

Keluhan PTS

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko menilai izin penyelenggaraan perguruan tinggi asing di Tanah Air tidak tepat dan akan mengancam keberadaan perguruan tinggi yang sudah ada.

"Kami sepakat tidak menerima, karena bisa `membunuh` perguruan tinggi yang sudah ada," ujar Budi Djatmiko di Jakarta, akhir Januari lalu.

Hal itu disebabkan setiap tahun, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi setiap tahunnya hanya sekitar 30,1 persen dan tidak naik-naik.

"Jika perguruan tinggi asing diizinkan, tentu akan berebut padahal APK kita setiap tahun cuma segitunya. Saya kira ini kebijakan yang ngawur atau tidak tepat," tambah dia.

Menurut dia, yang harus dibenahi adalah perekonomian kita supaya APK pendidikan tinggi semakin meningkat setiap tahunnya.

"Orang kuliah keluar negeri, tujuannya bukan hanya perguruan tingginya saja. Tetapi ingin merasakan pengalaman di luar negeri, jadi bukan semata-mata tujuannya untuk kuliah di perguruan tinggi itu," jelas dia.

Budi mengaku khawatir jika perguruan tinggi asing diperbolehkan beroperasional, perguruan tinggi tingkat atas akan memangsa pasar perguruan tinggi menengah, perguruan tinggi menengah akan memangsa pasar perguruan tinggi kecil, kecuali jika perguruan tinggi asing itu memang diperuntukkan bagi warga negara asing yang ingin menuntut ilmu di Tanah Air bukan untuk mengambil pasar perguruan tinggi di Tanah Air.

"Menurut saya, sebaiknya pemerintah fokus pembenahan kualitas perguruan tinggi negeri (PTN). Kasih bantuan sebanyak-banyaknya untuk riset. Biarkan perguruan tinggi swasta (PTS) mencari uang sendiri dengan diperbolehkan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya, tentunya tanpa mengorbankan kualitas," tambahnya.

Dapat nomor urut 2, ini respons Timses Prabowo-Sandi
Mengenang sosok menteri termiskin kesayangan Soekarno dan Soeharto
Ini tiga tugas wajib caleg Gerindra
Prabowo-Sandi ke KPU diiringi drum band dan pencak silat
Jokowi minta Menko panggil Mendag dan Kabulog terkait polemik beras
 Jokowi-Ma'ruf ambil nomor urut di KPU ditemani oleh Ketum Parpol
Rupiah menguat imbas sentimen positif dari Bank Dunia
Polemik beras dapat timbukan kecurigaan di masyarakat
Dieliminasi KPU dari daftar caleg DPD, Oso melawan
Meski memaafkan, SBY tetap akan bongkar fitnah Asia Sentinel
Mengapa aku selalu diselingkuhi?
Wakil rakyat bukan tukang pukul kepentingan
Jokowi-Ma'ruf kerahkan relawan di daerah suara terendah
Nomor urut satu di Pilpres 2019 lebih untungkan Jokowi-Ma'ruf
 Fahri nilai dana rehab bencana Lombok mampet
Fetching news ...