Ideas Law

Pemda harus awasi pergerakan ormas

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pemda harus awasi pergerakan ormas

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (pemda) mengawasi keberadaan organisasi masyarakat (ormas) di daerah masing-masing. Jumlah ormas di daerah tercatat sebanyak 22.116.

Tjahjo mengungkapkan, berdasarkan data terakhir per 6 Juli 2017, total ormas di Indonesia mencapai 344. 039. Ormas tingkat provinsi 7.226 dan kabupaten/kota 14.890. “Daerah harus memahami kepengurusan ormas. Lingkupnya apa, cabangnya, pengurusnya, harus detil. Ormas di kabupaten/kota paling banyak. Ini yang harus dideteksi,” katanya.

Hal tersebut disampaikannya di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (18/10).

Secara prinsip, menurut Tjahjo, pemerintah tidak bersikap otoriter untuk melarang setiap warga negara berhimpun, berserikat, termasuk membentuk ormas. “Boleh bentuk ormas, parpol, yayasan, LSM (lembaga swadaya masyarakat), silakan. Tapi prinsipnya, program harus jelas arahnya,” tegasnya.

Dia mengingatkan, ormas yang didirikan harus sesuai dengan ideologi negara yakni Pancasila dan menjunjung Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. “AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) harus setia dengan Pancasila. Bukan malah hidup di negara Pancasila, tapi ingin ganti Pancasila,” tegasnya.

Tjahjo menjelaskan, tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diterbitkan pada 10 Juli 2017 itu yakni supaya pemerintah dapat mengambil sikap tegas terhadap ormas di pusat dan daerah yang terbukti akan mengubah ideologi negara.

“Perppu ini bukan untuk menekan kelompok. Tapi, negara wajib membuat aturan yang tegas untuk melindungi Indonesia,” tandasnya.

Perppu Ormas tidak represif

Presiden Joko Widodo saat bersilaturahim dengan keluarga besar Persatuan Islam (Persis) se-Bandung Raya di masjid PP Persis, Bandung, Selasa (17/10/2017), membantah bahwa  Perppu Ormas bersifat represif. Presiden menegaskan bahwa Perppu Ormas justru bersifat demokratis dan terbuka. 

“Pembuatannya demokratis. Kan ada DPR. Setuju atau tidak setuju kan bisa saja ditolak. Kan bisa juga diajukan ke MK. Represif itu kalau saya mau ini kamu harus ini, kan tidak seperti itu. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UUD,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, penyusunan Perppu Ormas juga sudah melewati berbagai macam kajian. Salah satu simpulannya yaitu perlunya sebuah aturan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara.

“Kajian sudah lama. Ada kajian di Menkopolhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan, kesimpulan yang ada saat itu memang dibutuhkan sebuah perppu,” kata Presiden.

Tuntutan Serikat Karyawan Garuda jangan rugikan konsumen!
Dua intervensi BI untuk tahan rupiah tak tembus 14 ribu per dolar
Natuna diincar asing, TNI tempatkan pasukan elit
Berharap UMKM jadi tulang punggung ekonomi
Semakin kaya sebuah negara, semakin banyak gunakan TKA
Fetching news ...