News Law

KPK harus lebih galak di tahun politik

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

KPK harus lebih galak di tahun politik “KPK harus lebih galak di tahun politik. Setahun sebelumnya adalah masa calon kepala daerah mengumpulkan dana untuk kampanye, sementara setahun setelahnya adalah kala pemenuhan janji-janji kepada pemberi dana." - Merah Johansyah

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menyatakan KPK (Komisi Pemeberantasan Korupsi) harus lebih waspada di tahun politik, terutama menjelang pelaksanaan dan usai Pilkada. Kala paling rawan menurutnya adalah setahun sebelum dan setelah pelaksanaan pemilu.

“KPK harus lebih galak di tahun politik. Setahun sebelumnya adalah masa calon kepala daerah mengumpulkan dana untuk kampanye, sementara setahun setelahnya adalah kala pemenuhan janji-janji kepada pemberi dana. Masa-masa itu yang paling rawan korupsi,” katanya saat ditemui Rimanews.com di Jakarta, Kamis (22/03/2018).

Merah memerikan bahwa sumber korupsi utama di Indonesia ada dua, yaitu pengadaan barang-jasa dan sumber daya alam. Terkait yang kedua, dia mengatakan bahwa pertambangan sering menjadi andalan politisi untuk memenuhi kebutuhan biaya kampanye Pilkada Serentak.

“Tercatat 170 izin tambang baru yang dikeluarkan sepanjang 2017-2018. Paling banyak muncul izin tambang baru ini di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dua provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Di Jawa Tengah, pada periode 2017–2018, tercatat mengobral 120 izin tambang. Di Jawa Barat terdapat 34 izin tambang baru yang terbit pada 31 Januari 2018, dua pekan sebelum penetapan Calon Kepala Daerah Jabar diumumkan,” bebernya.

Dia menyatakan bahwa pengeluaran izin yang di tahun politik berpotensi dilakukan kepala daerah petahana untuk mendapatkan gratifikasi atas izin yang dikeluarkan.

“Indikasi ijon politik di sektor pertambangan tidak hanya melalui perizinan semata, namun juga dari pembiaran pelanggaran hukum,” katanya.

“Bahkan, modus lain yang patut ditelusuri KPK adalah terkait ribuan izin tambang yang habis masa berlaku namun izinnya tidak dicabut. Terdapat 1.682 dari 3.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang habis masa berlaku dan tersebar di 17 Provinsi yang menggelar Pilkada 2018. Hal ini berpotensi menjadi sumber keuangan bagi kandidat tertentu, terutama para incumbent,” sambungnya.

Jatam menemukan sebanyak 7.180 IUP atau 82,4%  dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 Provinsi Pilkada atau 49,2% dari seluruh IUP di Indonesia. Ribuan izin tambang ini, dikatakan Merah, berpotensi menjadi sumber pembiayaan politik bagi para kandidat pada Pilkada Serentak 2018.

Menurutnya, kandidat kepala daerah maupun pebisnis tambang sama-sama memiliki kepentingan. Kandidat berkepentingan untuk mendapatkan biaya, sementara pebisnis tambang berkepentingan untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam melanjutkan bisnisnya di daerah. Di sinilah ijon politik itu terjadi.

Oleh karena itu, Merah menyatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah mundur penegakan hukum dan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Rencana KPK yang akan mengumumkan daftar calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi tersebut sudah sepatutnya didukung, sehingga masyarakat Indonesia, terutama para pemilih, tidak salah memilih calon kepala daerahnya dalam Pilkada Serentak 2018,” pungkasnya.

Manfaat yoghurt untuk kecantikan alami
Dapat nomor urut 2, ini respons Timses Prabowo-Sandi
Mengenang sosok menteri termiskin kesayangan Soekarno dan Soeharto
Ini tiga tugas wajib caleg Gerindra
Prabowo-Sandi ke KPU diiringi drum band dan pencak silat
Jokowi minta Menko panggil Mendag dan Kabulog terkait polemik beras
 Jokowi-Ma'ruf ambil nomor urut di KPU ditemani oleh Ketum Parpol
Rupiah menguat imbas sentimen positif dari Bank Dunia
Polemik beras dapat timbukan kecurigaan di masyarakat
Dieliminasi KPU dari daftar caleg DPD, Oso melawan
Meski memaafkan, SBY tetap akan bongkar fitnah Asia Sentinel
Mengapa aku selalu diselingkuhi?
Wakil rakyat bukan tukang pukul kepentingan
Jokowi-Ma'ruf kerahkan relawan di daerah suara terendah
Nomor urut satu di Pilpres 2019 lebih untungkan Jokowi-Ma'ruf
Fetching news ...