Pro-kontra densus pesaing KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pro-kontra densus pesaing KPK

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di Polri hingga saat ini masih merupakan usulan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

"Rencana itu masih usulan, pekan depan kami bahas dalam rapat terbatas," kata Presiden Jokowi di Hotel Borobudur Jakarta, kemarin. 

Jokowi enggan berkomentar terkait hal ini.

DPR kebelet

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian segera merealisasikan ide pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

"Sebenarnya gagasan ini telah dimunculkan di Komisi III DPR saat Kapolri di jabat Jenderal Pol Sutarman, namun entah kenapa hilang begitu saja. Dan baru kali ini ketika Kapolri dijabat oleh Jenderal Pol Tito Karnavian, Densus Tipikor mulai direalisasikan," kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan prinsipnya Komisi III DPR RI tidak hanya setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor, namun juga soal kewenangan.

Menurut dia kewenangan akan diperkuat pada Kepolisian dan Kejaksaan agar setara dengan KPK pada Perubahan UU Kepolisian dan Kejaksaan tahun depan usai RUU KUHP disahkan.

"Karena densus tipikor memakai model densus Anti teror 88, maka tidak diperlukan UU baru atau perubahan UU, cukup memakai Surat Keputusan Kapolri. Tidak ada UU yang dilanggar, karena jaksa penuntut umum tidak berada satu atap seperti yang terjadi di KPK," ujarnya.

Dia berharap Densus Tipikor tidak hanya fokus pada penindakan karena aspek yang jauh lebih penting dan strategis adalah pencegahan dan upaya menumbuhkembangkan efek jera.

Politisi Partai Golkar itu menilai upaya pencegahan dan memunculkan efek jera terasa kosong di ruang publik. Masyarakat tidak tidak tahu apakah negara punya program spesifik untuk mencegah pejabat negara atau warga biasa melakukan korupsi.

"Dengan fakta semakin maraknya praktik korupsi, Indonesia seperti kehilangan akal untuk menumbuhkembangkan efek jera. Tersangka korupsi tidak malu ketika mereka dipermalukan oleh status sebagai tahanan KPK dan vonis Pengadilan tidak membuat para calon koruptor takut atau jera melakukan korupsi," katanya.

Dia menilai Densus Tipikor patut dilihat sebagai "alat pemukul" baru dalam perang melawan korupsi.

Bambang menolak Densus dikatakan sebagai KPK. Menurutnya, keduanya harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar.

Bambang mengatakan melahirkan efek gentar relatif mudah karena jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah dan desa. 

Jaksa Agung menolak gabung

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan secara tegas menolak bergabung ke dalam Densus Tipikor bentukan Mabes Polri. Prasetyo mengatakan pihaknya tidak ingin mendapat anggapan menjadi saingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terlibat di Densus Tipikor dalam rangka memberantas korupsi.

Lagipula, kerjasama lembaga Polri dan Kejaksaan Agung dalam Densus Tipikor juga belum diatur dalam undang-undang.

"Di samping saya ingin menyampaikan menghindari ada anggapan nanti ini dianggap saingan KPK," kata Prasetyo saat rapat bersama Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu.

Meskipun menolak bergabung, kata Prasetyo, Kejaksaan akan tetap menjalankan tugasnya untuk menerima hasil penyelidikan dan penyidikan terkait kasus korupsi dari Densus Tipikor sesuai aturan KUHAP.

"Yang dibentuk oleh Polri, kami tetap mengacu pada KUHAP di mana di situ diatur JPU menerima hasil penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan penyidik Polri. Apakah itu kalau dulu bareskrim, dan sekarang untuk korupsi akan dilakukan Densus," tegasnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan penolakan Kejaksaan Agung.

"Kalau jaksa tidak mau terlibat, ya tidak apa-apa. Sekarang kan kami juga punya Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim," ujar Setyo.

Dana Rp2,7 triliun

Institusi baru ini akan memerlukan lebih dari 3.500 polisi dan dana pembentukan hingga dana operasi hingga hampir Rp2,7 triliun.

Wapres Jusuf Kalla dikabarkan kurang sependapat dengan Densus baru ini. Menurutnya, KPK sudah cukup dan Polri selama ini sudah melakukan fungsi tersebut.

Menurut Kalla, ada enam institusi yang yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, yaitu BPK, BPKP, Kepolisian Indonesia, Kejaksaan Agung, Kehakiman, dan KPK.

Bila hal ini bertambah lagi, dikhawatirkan kerja pemerintah hanya membuat laporan dan terjadi ketakutan berlebihan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah.

Nikmati ubi jalar dalam bentuk es krim
Pesan Jokowi kepada Setya Novanto
Ribuan Tagana disiagakan hadapi cuaca ekstrem
Penyanderaan 1300 warga Papua berakhir
Penahanan Novanto tak ganggu kesolidan pimpinan DPR
Fetching news ...