Meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik "Tidak ada persaingan antara laki-laki dan perempuan tetapi masing-masing bisa berperan untuk kesejahteraan masyarakat." - Nurhayati Ali Assegaf

Memperingati Hari Perempuan International, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk mencapai goal nomor lima dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Nurhayati mengemukakan hal tersebut dalam Peringatan International Women’s Day dengan mengangkat tema “Time is Now, Leadership by Example" di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

“Saya mengimbau kepada masyarakat bahwa tidak ada persaingan antara laki-laki dan perempuan tetapi masing-masing bisa  berperan untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Nurhayati dalam sambutan yang dihadiri dihadiri oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yesimbe, serta anggota DPR lainnya dan 25 Duta Besar dari negara sahabat.

Ia menekankan kesetaraan gender sangat penting karena separuh potensi dunia ada di perempuan. “Tidak saja karena itu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama melangsungkan kebaikan dan kebajikan,” papar Nurhayati.

Nurhayati menambahkan, kesetaraan gender bukan hanya isu yang dimiliki kaum perempuan, tetapi juga kaum lelaki. Ia menilai, dukungan kaum pria sangat penting untuk terus meningkatkan peran perempuan, yaitu bagaimana lelaki bisa memberikan ruang serta mengangkat hak perempuan. “Kita masih menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar korban konflik kekerasan, perdagangan manusia dan diskriminasi gender adalah perempuan,” sambungnya.

Selain itu, ia melanjutkan, perempuan lebih cenderung memilih penyelesaian damai dalam menyelesaikan suatu konflik. Tak hanya itu, akses yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk demokrasi. Namun, faktanya representasi global perempuan dalam politik masih kurang dari 20%.

Menyadari hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat RI sendiri telah memberikan penekanan kuat pada poin SDGs. Salah satunya dengan memperkenalkan sistem yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Oleh karena itu, partisipasi perempuan yang setara dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan perlu dipromosikan di semua tingkat.

“Kami perempuan Indonesia masih membutuhkan dukungan, dari para pemangku kepentingan juga khususnya. Tidak saja di dalam legislatif tetapi eksekutif dan yudikatif, tapi di semua lini kehidupan bermasyarakat,” ia menandaskan.

Penghargaan kepada Jokowi dan Sri

Dalam kesempatan tersebut, DPR memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menempatkan kaum perempuan terbanyak dalam kabinet kerjanya. DPR juga memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani sebagai wanita paling berpengaruh di Republik Indonesia.

Kemudian, kepada DPRD Provinsi Riau karena memiliki jumlah anggota DPRD perempuan terbesar secara nasional. Sementara itu, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Parantu dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti diberikan penghargaan atas pencapaian mereka sebagai Bupati Perempuan yang terpilih selama dua periode berturut-turut.

Peningkatan partisipasi perempuan di politik

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Hetifah yakin jumlah perempuan di dunia politik, khususnya di lembaga legislatif akan meningkat pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 mendatang.

“Saya yakin kesertaan perempuan dalam dunia politik pada 2019 mendatang akan lebih besar, hal itu mengingat dalam aturannya yang lebih tegas. Dengan environment atau iklim yang lebih bagus,dengan pelarangan money politic yang lebih tegas. Biaya kampanye pun dibatasi. Itu semua cukup menguntungkan perempuan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, adanya pengawasan yang lebih ketat dari Bawaslu (badan pengawas pemilu) sehingga kecurangan akan berkurang. Penguatan posisi Bawaslu juga diyakininya akan lebih memotivasi perempuan yang memang lebih rentan dicurangi dalam pemilu, sehingga perempuan akan merasa lebih safety terjun ke dunia politik.

“Saya tidak memungkiri bahwa tidak sedikit perempuan yang masih kapok untuk ikut terjun dalam politik karena melihat pengalaman tahun sebelumnya. Jadi saat ini aturannya lebih bagus, sehingga perempuan harus lebih termotivasi,” jelasnya.

Tema peringatan Internasional Womens Day kali ini yakni Press for Progress dinilainya akan mendorong perubahan ke arah lebih baik lagi bagi perempuan. Meskipun kondisi saat ini jauh dari yang diharapkan yakni dengan belum terpenuhinya kuota 30 persen untuk keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dan bidang politik pada umumnya, namun Hetifah menilai sudah lebih baik dari sebelumnya.

PKS nilai Jokowi lambat merespons gempa Lombok
Alasan 9 sekjen Koalisi Indonesia Kerja naik motor moge ke KPU, ikuti tren?
Tim pemenangan Prabowo-Sandi beredar di WhatsApp, ini jawaban Gerindra
PKS desak Jokowi tetapkan status gempa Lombok jadi bencana nasional
Menag tenangkan jemaah haji usai terjangan hujan dan badai pasir
Mardani minta FPI konsisten dukung #2019GantiPresiden
Sinyal Mahfud MD kembali ke pangkuan Prabowo
Ini provinsi yang jadi kekhawatiran kubu Jokowi
Koalisi Indonesia Kerja perkuat tim kampanye
PDIP sebut kampanye terselubung Jokowi di Asian Games hal biasa
5 kesalahan mengirim lamaran pekerjaan via email
Hadapi puncak haji, jemaah mulai bergerak ke Arafah
Raihan medali perdana Indonesia di hari pertama Asian Games
3 sebab mengapa orang pintar kerap kesepian
Tren baju adat dalam peringatan HUT RI
Fetching news ...