News Law

Tolak komersialisasi pendidikan, mahasiswa Atmajaya ajukan constitutional review

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tolak komersialisasi pendidikan, mahasiswa Atmajaya ajukan constitutional review Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Reza Aldo Agusta (kiri) bersama pengacaranya.

Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Reza Aldo Agusta mengajukan permohonan constitutional review terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan.

Reza mengajukan permohonan ini dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa yang resah dengan masa depan pendidikan di Indonesia.

Reza mengatakan bahwa sebagai warga negara, ada potensi pelanggaran terhadap hak atas pendidikannya. Lebih lanjut, mahasiswa merupakan pihak yang akan merasakan dampak adanya komersialisasi tersebut.

“Sangat ironis ketika pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk menabur bibit unggulan bangsa malah diperlakukan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan,” katanya di Yogyakarta, Senin (11/02/2019).

Reza berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. “Saya berharap setelah constitutional review ini, dapat tercipta satu sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan senafas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” katanya.

Sementara itu, Leonard Arpan, kuasa hukum Reza, menyebut adanya dualisme dalam tujuan pendidikan. Menurutnya, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan sebuah sistem pendidikan tersendiri di bawah rezim UU Perdagangan yang mengutamakan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi.

“Sistem ini sangat kontras dengan sistem pendidikan sebelumnya dalam rezim Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengutamakan pemerataan kesempatan pendidikan. Seolah ada dua kepala yang arahnya tidak sama, satu ingin nirlaba, satu ingin berlaba,” jelasnya.

Dikatakan Leonard, keberadaan dua sistem pendidikan di Indonesia melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya 1 sistem pendidikan nasional.

“Dengan menjadikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan, negara menempatkan pendidikan sebagai barang privat yang berpotensi menjauhkan akses masyarakat terhadap pendidikan,” pungkasnya.

Amerika Serikat rugi Rp38 triliun
Sempat ditolak, Prabowo akhirnya shalat jumat
Kedengkian terhadap mantan picu impotensi
TKN: Jokowi sudah persiapkan jurus hadapi debat kedua
PSI minta kubu Prabowo klarifikasi soal tudingan Jokowi pakai konsultan asing
Kubu Jokowi nilai Prabowo cari panggung
TKN nilai tak masalah menteri bantu Jokowi susun materi debat
Simulasi Prabowo menang di 12 daerah dinilai hanya kipasan angin surga
Aktivis lingkungan nilai Jokowi komitmen kelola SDA untuk rakyat
Gubernur Enembe tak bersalah, warga Papua desak KPK minta maaf
PSI nilai manuver politik oposisi soal tudingan konsultan asing terlalu bodoh
Kubu Jokowi: Kemenangan di Jawa Barat jadi barometer suara nasional
 Tuduh pakai konsultan asing, PSI tuding oposisi yang sengaja hancurkan citra Jokowi
Prabowo sebut harga beras dan daging RI tertinggi, Kubu Jokowi: Jangan bohong lagi!
DPR prioritaskan Hakim karir
Fetching news ...